Langkah Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Kurangi Masalah Rokok | KoalisiIndonesiaBebasTar

28 February 2019

Langkah Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Kurangi Masalah Rokok

Selama tahun 2018, Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) bergerak aktif untuk mencari solusi atas masalah rokok di Indonesia. Salah satunya melalui KABAR Roadshow, sebuah kegiatan edukasi yang ditujukan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat merokok melalui produk tembakau alternatif yang dilakukan di Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, dan Palembang. Di kegiatan ini, KABAR tak segan menggandeng akademisi dan pemerintah daerah untuk mencari solusi alternatif untuk masalah tersebut. 

Di Bandung, kota kedua dalam rangkaian KABAR Roadshow misalnya, KABAR bekerja sama dengan Academic Leadership Grant (ALG) Universitas Padjadjaran dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung dr Nina Manarosana, MKes. Sementara di Bali, KABAR bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar, peneliti dari kalangan akademis, pelaku usaha, dan pengamat hukum. Semuanya menyatukan pemikiran dan usaha untuk mengatasi tingginya tingkat prevalensi perokok di Indonesia. 

Untuk mengurangi bahaya dari rokok, strategi yang dilakukan secara bersama oleh KABAR, akademisi, dan pemerintah daerah adalah mensosialisasikan mengenai konsep harm reduction atau pengurangan risiko dengan cara beralih pada produk tembakau alternatif. Merujuk pada hasil penelitian Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik Indonesia (YPKP Indonesia), Dr. drg. Amaliya MSc., PhD mengatakan, produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik atau vape memiliki risiko kesehatan dua kali lebih rendah daripada rokok. Edukasi ini diharapkan dapat mengubah mispersepsi masyarakat mengenai bahaya produk tembakau alternatif dan mendorong masyarakat untuk beralih pada produk tembakau alternatif yang berdasarkan penelitian dari Public Health England tahun 2018 terbukti memiliki risiko kesehatan hingga 95% lebih rendah. 

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto juga berharap bahwa sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.146 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengenai legalitas produk tembakau alternatif melalui penetapan tarif cukai juga dapat meyakinkan perokok yang ingin beralih ke produk tembakau alternatif dan mengurangi risiko kesehatan mereka.

Share