KOALISI INDONESIA BEBAS TAR

Konsep pengurangan bahaya tembakau (tobacco harm reduction) memanfaatkan kehadiran produk tembakau alternatif sebagai strategi alternatif mengurangi prevalensi perokok di Indonesia. Namun, keberadaannya harus disertai dengan regulasi yang berfungsi sebagai rambu-rambu.

Sekretaris Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Wiratna Eko Indra Putra, menyatakan bahwa kebijakan kemasan polos dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik perlu dikaji ulang karena mengurangi kemampuan konsumen untuk mendapatkan informasi produk. Menurutnya, kebijakan ini melanggar hak-hak konsumen rokok elektronik terkait akses terhadap keamanan dan informasi yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Ariyo Bimmo, Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), menekankan, pentingnya bagi perokok dewasa untuk mendapatkan akses informasi yang akurat dan netral mengenai produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, dan snus/kantong nikotin. Informasi keliru yang beredar di publik berpotensi menghambat para perokok dewasa untuk beralih ke produk yang lebih rendah risiko ini.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita menyatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan serta edukasi publik untuk mendukung pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan produk tembakau alternatif di pasaran. Harapannya, perokok dewasa dan masyarakat bisa terus mendapatkan informasi akurat dan menghindari produk ilegal. Beberapa tahun terakhir, APVI terus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga berwenang dalam menjalankan Gerakan Pencegahan Penyalahgunaan Rokok Elektrik (GEPPREK) dan menyediakan Satgas APVI untuk menerima aduan masyarakat terkait penyalahgunaan PTA ilegal.