Selandia Baru sisipkan pengaturan rokok elektrik di RUU Produk Bebas Asap
Selandia Baru sisipkan pengaturan rokok elektrik di RUU Produk Bebas Asap

Selandia Baru melalui Health Select Committee, tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengatur produk bebas asap seperti rokok elektrik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan. Rencananya, draft tersebut akan dirampungkan pada akhir Juni dan diserahkan kepada legislatif.

Salah satu pembahasan di dalam draf adalah terkaittersebut mencakup perubahan di RUU Amandemen Lingkungan Bebas Asapdan Produk yang Diregulasi (Vaping) di parlemen pada bulan Februari lalu.

Di situ dijelaskan, bahwa produk vape dan produk tembakau yang dipanaskan memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah daripada merokok.

“Produk vaping dan produk tembakau yang dipanaskan memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah daripada merokok, dan bertujuan untuk mendukung perokok untuk beralih ke produk yang kurang berbahaya,” dilansir dari Reuters.

Jenny Salesa, Associate Health Minister yang memimpin komite tersebut mengungkapkan RUU ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam memastikan vaping tersedia untuk perokok yang ingin menggunakannya sebagai alat untuk berhenti merokok sekaligus memastikan produk vaping tidak dipasarkan atau dijual kepada anak-anak dan remaja.

Ia juga mengatakan, bahwa poin itu sebagai jawaban menanggapi berbagai kekhawatiran mengenai vaping

Pemerintah Selandia Baru telah memandang rokok elektrik sebagai pilar utama dalam tujuan jangka panjangnya untuk menjadikan Selandia Baru sebagai "Negara Bebas Asap" pada tahun 2025, dengan target yang ambisius, yaitu perokok menjadi hanya 5 persen dari populasi.

Tujuannya adalah untuk mengurangi beban kematian dan penyakit yang disebabkan oleh merokok secara signifikan. Mengingat rokok elektrik adalah inovasi yang relatif baru dan tidak tercantum dalam Smokefree Environment Act 1990, yang hanya mengatur produk tembakau yang di bakar.

Pada Maret 2020,  draft RUU tersebut juga mencantumkan larangan penjualan di bawah 18 tahun.

Health Select Committee juga ditugaskan untuk berkonsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan yang relevan, serta menyajikan laporan kembali ke parlemen untuk diskusi lebih lanjut.

Komite tersebut menerima total 1.271 pengajuan tertulis dan mendengar 84 pengajuan lisan dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh masyarakat, termasuk universitas, LSM, pengusaha retail, produsen, dan individu, termasuk beberapa kelompok masyarakat sipil yang mewakili kepentingan suku Maori.

Professor Chris Bullen dari Royal Australasian College of Physicians menyampaikan bahwa posisi organisasinya terhadap rokok elektronik telah berubah, karena lebih banyak bukti sudah tersedia tentang rokok elektrik saat ini.

"Ini tidak sepenuhnya aman tetapi secara proporsional jauh lebih  rendah bahayanya daripada terus merokok, maka kerangka kerja legislatif yang ingin kami lihat harus mendorong masyarakat untuk bergerak ke bawah kurva bahaya, menjauh dari merokok, dan menuju idealnya, yaitu, bernapas udara segar," jelas Profesor Bullen.

Anggota Parlemen di Selandia Baru diharapkan dapat melanjutkan diskusi tentang beberapa aspek RUU yang lebih diperdebatkan, terutama tentang pembatasan usia pengguna, komunikasi konsumen, dan tempat penjualan, sebelum disahkan menjadi UU.

Ayo
Share!
facebook
whatsapp