Pajak dan Cukai Produk Tembakau Alternatif Perlu Disesuaikan dengan Profil Risiko
Pajak dan Cukai Produk Tembakau Alternatif Perlu Disesuaikan dengan Profil Risiko

Produk tembakau alternatif sedang menjadi sorotan banyak pihak dan menjadi topik pembahasan pada gelaran Global Forum on Nicotine (GFN) ke-7 yang diselenggarakan dari tanggal 11-12 Juni 2020 secara daring. Forum yang dihadiri oleh sejumlah ahli kebijakan publik dan ilmuwan internasional menyuarakan pandangannya mengenai konsumsi nikotin, pengurangan risiko merokok melalui produk tembakau alternatif, dan manfaatnya bagi kesehatan masyarakat.

Salah satu pembicara pada gelaran GFN tersebut adalah Gerry Stimson, pakar kesehatan masyarakat asal Inggris. Gerry mengungkapkan kalau ada sekitar 1,1 miliar perokok di dunia yang layak mendapat kesempatan dan pilihan yang lebih baik daripada mereka terus merokok. Para perokok tersebut perlu didorong agar beralih dari rokok biasa ke produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko. 

"Banyak perokok dari berbagai negara di dunia yang telah berhasil beralih dari rokok ke produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko, meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan jumlah perokok di dunia. Saya pikir ini saat yang tepat untuk menjadikan produk tembakau alternatif sebagai pilihan yang lebih rendah risiko," ungkap Gerry. 

Untuk dapat mendorong lebih banyak perokok yang beralih ke produk tembakau alternatif, dibutuhkan kebijakan pajak dan cukai yang jauh lebih rendah dibanding rokok sesuai dengan profil risiko.

Pendapat Gerry juga didukung oleh David Sweanor yang merupakan Profesor Fakultas Hukum, dan Ketua Dewan Penasihat Pusat Hukum Kesehatan, Kebijakan dan Etika di Universitas Ottawa, Kanada. David mengungkapkan pengenaan pajak dan cukai produk tembakau alternatif seharusnya disesuaikan dengan profil risiko. 

Saat ini di Indonesia, cukai untuk produk tembakau alternatif yang termasuk dalam kategori HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya) dikenakan tarif tertinggi yakni sebanyak 57% sesuai dengan UU Cukai No. 39 tahun 2007. Beban cukai HPTL ini lebih tinggi dibandingkan dengan cukai yang dikenakan pada sebagian besar produk rokok. Di negara lain, kebijakan tarif cukai HPTL umumnya jauh lebih rendah dibanding tarif cukai rokok. Logikanya, jika suatu produk memiliki risiko yang rendah, maka pajak atau cukainya harus lebih rendah dibanding produk yang memiliki risiko lebih tinggi. 

Dengan sistem yang ada dan kemungkinan kenaikan cukai setiap tahun, maka beban cukai setinggi ini hanya akan terus membebani konsumen dan membatasi akses mereka terhadap produk tembakau alternatif produknya.

"Dengan semakin tinggi perbedaan harga, maka semakin tinggi kemungkinan konsumen akan mengubah kebiasaan konsumsi mereka dan itu mendorong ke produk yang lebih rendah risiko," ungkap David.

Dalam Journal of Medicine, para ekonom terkemuka menyatakan berbagai alasan bahwa harus ada pajak atau cukai yang berbeda untuk produk yang memiliki risiko berbeda. Produk yang risikonya lebih rendah, seperti produk tembakau alternatif,  harus dikenakan pajak atau cukai yang lebih rendah dibanding rokok yang risikonya jauh lebih tinggi. 

Dengan demikian, diharapkan pemerintah kita akan semakin terbuka dan adil dalam merumuskan kebijakan cukai untuk produk tembakau alternatif yang proporsional sesuai dengan profil risikonya. Dengan begitudemikian, penerimaan negara dari pajak atau cukai bisa seimbang dan konsumen juga didorong untuk mengurangi risiko bagi dirinya.. 

Ayo
Share!
facebook
whatsapp