Mengenal Hak Konsumen Tentang Produk Tembakau Alternatif
Mengenal Hak Konsumen Tentang Produk Tembakau Alternatif

Sejak dikeluarkannya rangkaian Peraturan Menteri Keuangan dan penyerahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai oleh Direktorat Jenderal dan Bea Cukai pada pertengahan tahun 2018 lalu, produk tembakau alternatif telah secara resmi diakui keabsahannya di Indonesia sebagai produk legal yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat tanpa rasa khawatir. Meski demikian, legalisasi produk tembakau alternatif ini tak serta-merta diiringi dengan sosialisasi mengenai hak konsumen, terutama hak konsumen vape atau rokok elektrik, jenis produk tembakau alternatif yang paling populer dan umum dikonsumsi di Indonesia.

Padahal, sebenarnya ada perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik atau vape yang didasarkan pada Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung  Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan terhadap Produk Liquid Vape (E-Cigarette). Pasal tersebut mengatur bahwa pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab pada konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi liquid atau cairan vape. Artinya, jika terjadi sesuatu terhadap konsumen yang berhubungan dengan malfungsi atau kerusakan dari liquid vape yang mereka konsumsi, pihak pengecer/pengedar serta perusahaan yang memproduksi dapat diberikan sanksi hukum. Sanksi tersebut biasanya berupa sanksi administratif yang mencakup teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan/atau rekomendasi peningkatan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Selain itu, perlindungan hukum  terhadap konsumen di Indonesia terkait bahaya konsumsi rokok elektrik atau vape, dapat ditinjau dari Pasal 8 ayat (1) huruf e, dan Pasal 9 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pelaku usaha yang membahayakan konsumennya dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak maksimal Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Keberadaan payung-payung hukum ini seharusnya dapat menjadi perlindungan yang menyeluruh dan efektif bagi konsumen produk tembakau alternatif, agar mereka tahu ke mana mereka harus merujuk jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya, para pelaku usaha pun harus mengetahui dengan baik peraturan-peraturan tersebut agar mereka dapat memahami hak-hak konsumen mereka. Dengan begitu, dapat tercipta ekosistem ekonomi yang saling menghormati antara pelaku usaha dan konsumen yang tentunya akan semakin menguntungkan kedua belah pihak, terutama ketika berhubungan dengan produk tembakau alternatif sebagai pilihan dengan risiko kesehatan lebih rendah dibandingkan rokok konvensional.

Ayo
Share!
facebook
whatsapp